Pemindahan Ibu Kota dan Tantangan Teknokratis-Politis

GENIAL. Peresmian jalan tol Balikpapan-Samarinda akhir Agustus bukan hanya sebentuk kemajuan pembangunan infrastruktur transportasi di Kalimantan Timur, tetapi juga mengawali kesungguhan Pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara. Kawasan Ibu Kota Negara baru yang telah ditetapkan di sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kertanegara kini terdukung oleh jalan tol sebagai akses utama dari Kota Balikpapan atau Kota Samarinda menuju pusat kawasan tersebut.  

Keberadaan jalan tol pertama di Kalimantan ini menjadi salah satu bukti pemerataan pembangunan infrastruktur yang selama puluhan tahun hanya terpusat di Pulau Jawa. Jalan tol Balikpapan-Samarinda akan menciptakan sentra pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Timur dan memperbaiki jaringan logistik yang lebih efektif dan efisien. Sentra pertumbuhan ekonomi baru dan jaringan logistik yang lebih efektif dan efisien diyakini dapat meningkatkan daya saing Indonesia, baik dalam skala regional maupun global.

Sebagaimana jalan tol lainnya di tanah air, jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 97,99 Km dengan empat gerbang tol ini dilengkapi dengan dua Rest Area tipe A yang telah selesai dibangun di Km 37 arah Balikpapan dan Km 36 arah Samarinda dan dikelola anak usaha Jasa Marga, PT Jasamarga Related Business. Jalan tol ini akan memperlancar konektivitas dan kegiatan bisnis dua kota, yaitu Balikpapan dan Samarinda yang saling melengkapi, menunjang pengembangan kawasan industri yang berada di antara dua kota tersebut dan mempercepat akses ke kawasan Ibu Kota.

Dalam konteks pemindahan Ibu Kota, di KM 14 akan terdapat sodetan yang  menjadi akses utama ke kawasan Ibu Kota baru yang sudah dua tahun dicanangkan Pemerintah. Rencana awalnya, jalan sodetan dari tol Balikpapan-Samarinda merupakan akses hilir mudik kendaraan yang membawa logistik dan material menuju lokasi IKN. Selain jalan akses, Presiden Jokowi bersama Menteri PUPR saat meninjau lokasi sodetan itu juga mendiskusikan perkiraan letak pelabuhan dan bandar udara.

Rencana membangun sodetan dari jalan tol Balikpapan-Samarinda menjadi penting mengingat kebijakan pemindahan Ibu Kota sempat meredup selama dua tahun sejak lokasi Ibu Kota baru resmi diumumkan. Rencana pemindahan Ibu Kota nyaris tenggelam sehubungan pandemi Covid-19 melanda negeri selama 1,5 tahun. Selama dua tahun pula Presiden Jokowi hampir jarang bicara bahkan dalam pembacaan nota keuangan di Sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak menyinggung pemindahan Ibu Kota.

Meskipun rencana pemindahan Ibu Kota tak seramai awal-awal ketika pengumunan lokasi, terutama karena pandemi Covid-19 yang merontokkan sendi-sendi perekonomian, namun rencana ini tetap berlanjut. Selain akan diawali dengan membangun sodetan ke kawasan Ibu Kota baru dari ruas tol Balikpapan-Samarinda, keberlanjutan rencana pemindahan Ibu Kota tampak dari rencana Presiden mengirimkan Surat mengenai Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ke DPR. Saat bertemu pimpinan partai politik dan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara akhir Agustus 2021, Presiden Jokowi juga membahas soal Ibu Kota.

Dukungan partai politik, baik partai yang berkoalisi dengan pemerintah maupun yang tidak berkoalisi terhadap rencana pemindahan Ibu Kota ini sangat penting mengingat pembahasan RUU Ibu Kota Negara yang akan menjadi dasar hukumnya akan dibahas bersama DPR. Pemindahan Ibu Kota merupakan mega-proyek puluhan tahun yang memerlukan dukungan kuat dari Dewan Perwakilan sehingga RUU itu dengan segera menjadi UU Ibu Kota Negara.

Pemindahan Ibu Kota merupakan proyek yang sangat besar, tak hanya membutuhkan waktu yang lama, tetapi juga anggaran yang sangat besar dan penuh resiko. Ketika diumumkan, pro kontra di ruang publik muncul meskipun pemerintah sudah melakukan kajian yang mendalam. Tak sedikit pihak menyatakan penolakan terhadap rencana pemindahan itu atau setidaknya kebijakan ini dinilai belum waktunya. Salah satu argumen yang diutarakan selain masalah keuangan pemerintah yang belum “kondusif”, juga adanya keraguan terhadap rencana tersebut dapat mengatasi persoalan pembangunan.

Sebagai mega-proyek puluhan tahun dan ratusan triliun, rencana pemindahan Ibu Kota membutuhkan kematangan teknokratis dan dukungan politis. Secara teknokratis, pemindahan Ibu Kota mesti direncanakan secara komprehensif dan benar-benar dapat menjawab persoalan yang menjadi latar belakang pentingnya Ibu Kota pindah ke kawasan baru, seperti demografi, energi, lingkungan, dan tata kelola sebuah kota yang tak seperti Jakarta, termasuk daya tarik orang untuk tinggal di sebuah kota baru.  

Secara politis, kepemimpinan Presiden Jokowi tinggal tiga tahun efektif (sampai Oktober 2024) dan selama tiga tahun pula beliau memiliki kewenangan memindahkan Ibu Kota dengan dukungan DPR. Dengan demikian, kelanjutan rencana besar pasca 2024 belum tentu masih berada di tangan koalisi Presiden Jokowi dan tergantung Presiden terpilih 2024 dan koalisinya. Bisa saja kepemimpinan 2024 beralih ke koalisi baru yang kurang interest atau sama sekali menolak pemindahan Ibu Kota.

Selain itu, periode kedua Presiden Jokowi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024-nya mengakhiri amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Tiga RPJMN sebelumnya adalah RPJMN 2004-2009 dan 2010-2014 dua periode SBY serta RPJMN 2015-2019 periode pertama Jokowi. Agenda besar pasca Pemilu 2024, tak hanya menyiapkan RPJMN 2025-2029, tetapi juga menyiapkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.  

Pertanyaanya, apakah agenda pemerataan pembangunan ke luar Jawa dan kelanjutan ratusan proyek strategis nasional, termasuk pemindahan Ibu Kota masih menjadi prioritas dalam RPJPN dan RPJMN baru dan terus dilanjutkan atau tidak. Jika tidak, maka segala persiapan yang telah dirintis dan dimulai akan “layu sebelum berkembang”. Hal ini pula yang menjadi tantangan politis bagi Presiden Jokowi dan koalisinya menjelang Pemilu 2024.

Oleh sebab itu, untuk memastikan mega-proyek ini berlanjut, Presiden Jokowi dan koalisi juga perlu memastikan figur yang akan diusung dan potensial menang memiliki komitmen yang kuat terhadap rencana tersebut. Jika tidak, bisa saja Presiden terpilih 2024 tidak memiliki interest terhadap pemindahan Ibu Kota dan memilih kebijakan sendiri dengan mengubah kembali UU Ibu Kota Negara dan membiarkan rintisan pemindahan Ibukota. Monumen kemangkrakan paling besar dalam sejarah pembangunan (fisik) di Indonesia mungkin akan terjadi.

Sementara itu, jika sukses secara teknokratis dan politis, tentu akan tercatat dengan “tinta emas” bagi Presiden Jokowi dan koalisi sebagai presiden yang telah melakukan perubahan besar dan monumental bagi pembangunan masa depan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jika rencana ini berjalan lancar, maka Ibu Kota baru dengan slogan smart, metropolis, dan modern akan menjadi kado 100 tahun Indonesia merdeka. [***]

Ian Suherlan

Peneliti Policy Research Center (PRC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *