Menuju Palestina Merdeka, Solusi Dua Negara (Bagian 2)

GENIAL. Pada tahun 2010, penulis mewakili Baitul Muslimin Indonesia menghadiri Konferensi untuk Pembelaan Baitul Maqdis (General Conference for the Support of Al-Quds), bertempat di Kualalumpur Malaysia. Konferensi berlangsung selama dua hari tepatnya tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 Januari 2010, dihadiri sejumlah delegasi dari negara Timur Tengah, Asia Timur dan Asis Tenggara.  Dari Indonesia, hadir pula wakil ormas Islam Muhammdiyah, NU, dan MDI.

Mantan PM Malaysia Dr. Mahathir Muhammad hadir sebagai Keynote Speaker, sekaligus membuka konferensi internasional tersebut.  Dalam pidato tanpa teks, Mahathir menegaskan bahwa dunia internasional, khususnya Barat terkadang tidak adil memandang Palestina, dan persoalan umat Islam pada umumnya.  Misalnya, serangan 11 September 2001 dianggapnya sebagai serangan teroris, sementara serangan brutal Zionisme Israel atas bangsa Palstina di Gaza tidak disebutnya serangan teroris. 

Hal menarik lainnya dari pidato Mahathir adalah bahwa Amerika dan sekutunya di Eropa sengaja memberikan sebahagain wilayah Palestina menjadi negara untuk Zionis Israel, karena bangsa Barat merasa terganggu dengan kehadiran kaum Yahudi yang menyebar di negara-negara Eropa dan Amerika itu.  Untuk menghindari gangguan tersebut, negara-negara Barat sepakat perlunya pembentukan Negara Israel sendiri untuk merelokasi kaum Yahudi berdiaspora itu.  Hal ini baru kita dengar, dan jika benar demikian, maka bantuan Amerika dan Eropa ke Israel, yang seolah menjadikan Israel sebagai anak emas, ternyata bertujuan pula untuk menghindari perilaku kaum Yahudi yang mereka pandang sebagai trouble maker di negara mereka.

Persoalan kota suci Jerussalem (al-Quds) yang menjadi tema konferensi merupakan bahagian terpenting dari perang Pelaestina-Israel, dan menjadi alasan bagi negara-negara Islam untuk membantu perjuangan bangsa Palestina.  Kini, Israel mengklaim Al-Quds menjadi Ibukota Negara Zionis itu.  Di lain pihak, pejuang Palestina juga mencita-citakan sebuah Negara Palestina Merdeka, dan Al-Quds sebagai ibu kotanya.  Maka terjadilah konflik antara Palestina dan Israel yang berkepanjangan seolah tiada habisnya.  Terakhir kemarin terjadi saling serang yang tidak berimbang selama sebelas hari di bulan Mei 2021 ini.  Walau kerugian besar dialami tentunya oleh Hamas, namun anehnya, Hamas justru mengaku menang dan marayakannya usai pengumunan gencatan senjata oleh Israel.

Pertanyaan, sampai berapa lama lagi perang itu berlangsung, dan kapan akan berakhir?. Sulit dijawab jika melihat eskalasi persoalan antara keduanya.  Dan karena itu pula nasib Al-Quds pun tidak dapat dipastikan akan jatuh ke  tangan siapa, dan sampai kapan ia terkatung-katung dalam bayang-bayang perang tanpa akhir itu.  Jawaban yang mungkin ialah, bahwa nasib Al-Quds tergantung pada kepastian terbentuknya Negara Palestina Merdeka, yang dapat dicapai dengan memilih salah satu alternatif berikut.

Alternatif pertama ialah bangsa Palestina harus mempersiapkan diri menghadapi dan memenangkan perang panjang dengan Israel itu.  Alternatif ini tentulah sangat sulit, tidak realistis dan tidak memberi kepastian kepada bangsa Palestina untuk dapat memproklamirkan kemerdekaannya dalam waktu yang singkat atau lama.

Alternatif kedua ialah menempuh perdamaian dengan meneruskan lagi peta jalan damai Oslo 1993 yang telah dirintis dan desepakati oleh oleh Yasser Arafat dan Yitshak Rabin, untuk berdirinya dua negara Palestina dan Israel yang berdampingan secara damai.  Peta jalan damai itu juga kini sudah disetujui oleh Arab Saudi, Maroko, Uni Emirat Arab dan Bahrain.  Tanpa melupakan perlunya pertahanan militer bagi sebuah negara, namun hal yang paling utama ialah Palestina dan Israel haruslah memastikan pihaknya untuk dapat hidup berdampingan dalam perdamaian abadi.

Sadar pula bahwa zaman globalisasi dewasa ini, mengharuskan semua komunitas manusia untuk saling berhubungan dengan baik tanpa sekat-sekat bangsa, ras dan agama.  Untuk itu kecenderungan peradaban modern ialah membangun kedamaian untuk semua.   Maka, saatnya kini paradigma perang yang berkepanjangan diubah menjadi paradigma perdamaian.  Saatnyalah bangsa Palestina dan Israel semakin intens meneruskan perundingan demi kehidupan baru yang sejahtera dalam dua negara yang damai untuk selamanya.

Fatah dan Hamas, Bersatulah

Kendala utama perdamaian di Palestina ialah, pecahnya perlawanan bangsa Palestina sendiri, yakni Fatah (kekuatan inti PLO)  dan Hamas.  Fatah dan Hamas mempunyai gaya yang berbeda, fatah lebih cenderung memilih jalan diplomasi dan mudah diajak ke meja perundingan, sedang Hamash tetap memilih perjuangan bersenjata. 

Dua gaya pergerakan tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya, namun untuk kondisi kekinian, maka jalan damai adalah pilihan yang realistis. Konflik bersenjata Palestina-Israel sudah berlangsung lebih 70 tahun, yang mengakibatkan korban mati syahid ratusan ribu jiwa, atau mungkin jutaan, eksodus besar-besaran, anak-anak terlantar hidup di pengungsian, serta keadaan yang selalu mencekam sewaktu-waktu menghadapi pengeboman dan serangan udara tentara Israel.   Sekali lagi tanpa mengabaikan perlunya kekuatan militer untuk pertahanan diri, namun jalan perdamaian untuk mengakhiri penderitaan bangsa Palestina adalah jalan yang terbaik, dan merupakan pilihan yang realistis.

Untuk kepentingan itulah, maka seharusnya dua gaya pergerakan tersebut menyatu sebagai kekuatan dahsyat yang tiada taranya, memandang jauh ke depan untuk menata kehidupan berbangsa yang solid, dan meninggalkan egoisme sektoral demi terwujudnya Negara Bangsa Palestina Merdeka.

Untuk itu faksi Hamas harus berubah, harus menerima gagasan dua negara berdasarkan perjanjian Oslo 1993, yang selalu ditolaknya itu. Bagaimanapun juga gagasan tersebut itulah yang realistis, dan kini negara-negara Arab pun yang sejak awal berdirinya Israel menolak keras gagasan serupa, seperti Arab Saudi, Maroko dan negara-negara teluk, justru melunak menerimanya dan mengakui kehadiran Israel.   Hal tersebut jauh lebih menguntungkan Palestina ketimbang ngotot berperang terus dengan tetap berharap donasi dari negara-negara Islam lain.  Memelihara perang hanya merugikan semua pihak, terutama Palestina sendiri.  Hamas harus memahami ini sebelum negara-negara Arab lain semakin banyak mengakui Israel, yang membuat Hamas semakin terkucil, bahkan mungkin Hamas akan dicap oleh mereka sebagai organisasi cinta perang ala teroris.  Wallahu a’lam bil Showabi.[***]

Prof. Dr. Hamka Haq, MA

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ketua Umum PP Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *