Institut Sarinah: Anggota DPR Fraksi PKS Gagal Paham Permendikbud Penanganan Kekerasan Seksual

GENIAL. Menanggapi kritik yg disampaikan oleh anggota DPR-RI Fraksi PKS, Ledia Hanifah Amalia, dalam Pasal 3 Permendikbud No.30 Tahun 2021 yang mengatakan melegalkan zina jika terjadi sexual concent, Dia Puspitasari, Sekretaris Institut Sarinah mengungkapkan adanya kekeliruan atas pemahaman sexual concent tersebut.

“Saya pikir ini cara berpikir yang simplifikatif tanpa mengindahkan keberpihakan terhadap korban. Justru, asumsi yang keliru oknum anggota dewan inilah yang menimbulkan kegaduhan publik. Seolah-olah regulasi ini dibuat untuk melegalkan perzinahan, padahal sama sekali bukan menjadi bagian dari pelegalan perzinaan. Sangat tidak bijak, menggiring opini publik menjadi pelegalan perzinaan pada pasal tersebut. Perlu dipahami secara komprehensif oleh Ibu Dewan yang Terhormat, bahwa sexual concent dilakukan atas dasar kesadaran penuh bukan dalam false consciousness (kesadaran palsu),” ungkapnya.

Menurutnya false consciousness (kesadaran palsu) dapat dilakukan misalnya dalam pengaruh obat-obatan yang diberikan oleh pelaku, minuman keras atau apapun yg membuat kesadaran korban terganggu.

“Harusnya Ibu sebagai anggota dewan memahami bahwa peruntukannya berbeda, bukan semata-mata untuk pelegalan zina sebagaimana yang dimaksud. Kalau zina itu jelas perkara berbeda dengan sexual concent yang dimaksud dalam regulasi tersebut. Zina dilihat dari norma, sedangkan sexual concent dalam perkara Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut merupakan hak asasi individu yang jelas secara konstitusional dilindungi oleh hukum yang berlaku di Negara kita,” tegas Dia Puspitasari.

Ia juga menyayangkan ungkapan anggota DPR dari fraksi yang sama (PKS) yakni Sakinah Al-Jufri, yang dilansir dari detiknews yang mengungkapkan bahwa membuat satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual adalah beban baru bagi masyarakat kampus.

“Yang ingin saya tanyakan, bukankah sudah menjadi kewajiban masyarakat kampus atas perwujudan nilai-nilai Pancasila khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa diskriminasi gender? Saya pikir, hal ini adalah bagian integratif dari implementasi Tri Dharma Peguruan Tinggi secara konkret. Hanya karena perbedaan sudut pandang konseptual, tak seharusnya Ibu Dewan ini menggiring opini publik untuk menolak realisasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, tegasnya.

Mantan aktivis GMNi ini juga mengungkapkan bahwa asumsi anggota DPR fraksi PKS tersebut tidak memiliki landasan yang kuat atau bahkan tawaran solusi konkret jika memang pembentukan satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus di rasa menjadi beban kampus.

“Apa bentuk solusi konkret jika tidak sepakat terhadap realisasi permendikbud tersebut harusnya dijelaskan secara konkret dan memiliki landasan, bBaiknya seluruh elemen masyarakat khususnya masyarakat kampus tidak teprovokasi terhadap asumsi-asumsi yg sama sekali tidak memiliki dasar dan fokus terhadap realisasi Permendikbud No.30 Tahun 2021,” pungkasnya mengakhiri pembicaraan. [***]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *